Purwakarta Pertahankan Opini WTP 9 Kali Berturut-turut dari BPK

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Kabupaten Purwakarta kembali raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.

Prestasi ini mencatatkan rekor Kabupaten Purwakarta sebagai peraih opini WTP sembilan kali berturut-turut. 

Terbaru opini WTP kembali diserahkan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat di Bandung pada Rabu 22 Mei 2024.

Seperti diutarakan Sekretaris Daerah Purwakarta Norman Nugraha usai hadiri penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2023 bersama Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan dan Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi.

BACA JUGA:Gerakan Bersama SiJuMo-JAMILLAH, Upaya Pemkab Purwakarta Tekan Stunting, DBD dan TBC

"Alhamdulillah Pemkab Purwakarta dapat mempertahankan opini WTP pada tahun ini, tentu hal tersebut bukan suatu hal yang mudah," kata Norman.

Dia menjelaskan, penghargaan opini WTP kali ini merupakan yang ke 9 kali diterima oleh Pemkab Purwakarta berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023.

Menurut Norman, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi yang baik semua elemen di Pemkab Purwakarta serta bimbingan dari Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Terkait dengan masukan dan rekomendasi dari BPK, maka akan terus diperbaiki oleh jajarannya. Atas nama Pemkab Purwakarta, Norman mengucapkan terima kasih kepada pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas masukan dan solusi dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

BACA JUGA:Motor Listrik Honda EM1 e dan EM1 e Plus Hadir di AEON Mall Deltamas

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Benni Irwan selaku Penjabat Bupati Purwakarta atas bimbingannya serta seluruh kepala perangkat daerah Pemkab Purwakarta atas kolaborasi yang telah terjalin, semoga ke depan semakin lebih baik," ujarnya.

Ke depan, lanjut Norman, opini WTP tersebut akan terus dipertahankan. Pemkab Purwakarta memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Opini WTP ini merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah.

"Saya berharap, dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan stabil oleh perangkat daerah akan berdampak baik juga terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat," tukas dia. (yud)

Sumber: